INSTRUKSI KEMENTERIAN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen INSTRUKSI KEMENTERIAN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review INSTRUKSI KEMENTERIAN dengan Advokat ApakahLegal.com
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen INSTRUKSI KEMENTERIAN
Ditemukan 30 dokumen resmi.INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 3 TAHUN 2005 TENTANG TIM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Angkutan Penyeberangan
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 4 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION) DAN/ATAU MUATAN LEBIH {OVER LOADING) PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION) DAN/ATAU MUATAN LEBIH {OVER LOADING) PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PADA KEGIATAN TRANSPORTASI
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/IN/M/2011 Tahun 2011 tentang Pengamanan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1996
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 3 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI SISTEM E-MONITORING DAN REPORTING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 20 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sensus Penduduk 2000
Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia IM 7 Tahun 2023 Tentang Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 7 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN KECELAKAAN KAPAL
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 9 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB TUNGGAL (SINGLE ACCOUNTABLE) OPERASIONAL DI BANDAR UDARA
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum Tahun 2014
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 8 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 13 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN INAPORNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN UTAMA MAKASSAR, BELAWAN, TANJUNG PERAK, DAN TANJUNG PRIOK
Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 2 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 6 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI APBN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2013
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2002 Tahun 2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Internet Di Lingkungan Departemen Kimpraswil
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 6 TAHUN 2015 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN BAGI APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PEMANFAATAN APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI BIDANG PERHUBUNGAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 18 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 7 Tahun 2022 Tentang Monitoring Pengendalian Transportasi Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV), INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MoU Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/NK/KL/VIII/2010 Tahun 2010 tentang PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR IM.3 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN, E-MONITORING DAN PENGENDALIAN PROGRAM / KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2022 Tentang Monitoring Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah)
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait INSTRUKSI KEMENTERIAN?
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
FAQ Regulasi & Kepatuhan INSTRUKSI KEMENTERIAN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit