Konsultan Hukum Perlindungan Data Pribadi
Pendampingan kepatuhan UU No. 27 Tahun 2022 — dari penilaian kewajiban, penunjukan DPO, dan DPIA, sampai kontrak pemrosesan data dan penanganan insiden kebocoran.
Setiap legal consultant kami terdaftar di PERADI.
Perlindungan Data Pribadi
ApakahLegal memberikan konsultasi hukum dan pendampingan yang komprehensif dalam seluruh aspek perlindungan data pribadi, mulai dari kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi, penyusunan kebijakan privasi, hingga penanganan insiden kebocoran data.
Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi kini menjadi bagian inti hampir seluruh kegiatan usaha. Berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi menghadirkan kewajiban baru bagi pengendali dan prosesor data, dengan konsekuensi administratif, perdata, dan pidana atas pelanggaran.
ApakahLegal memberikan konsultasi dan mewakili klien dalam menghadapi tantangan tersebut, termasuk pemetaan data, penentuan dasar pemrosesan, penyusunan kebijakan privasi dan perjanjian pemrosesan data, serta respons terhadap permintaan subjek data dan insiden kebocoran.
Pendekatan kami memadukan ketepatan hukum dengan pemahaman operasional bisnis dan teknologi. Kami membantu klien membangun kepatuhan yang praktis, mengurangi risiko sanksi dan kerugian reputasi, serta menjaga kepercayaan pelanggan.
Seiring terus berkembangnya regulasi pelindungan data di Indonesia, perusahaan membutuhkan dukungan hukum yang responsif dan berorientasi ke depan. Tim legal consultant kami yang berpengalaman di bidang perlindungan data pribadi memberikan panduan strategis yang selaras dengan praktik pelindungan data global.
Yang sering menjadi masalah kepatuhan data
Empat titik yang paling sering terlewat sampai regulator atau subjek data menuntut.
Dasar pemrosesan tidak jelas
Mengumpulkan data tanpa persetujuan yang sah atau dasar hukum lain yang tepat.
Kontrak vendor tanpa klausul PDP
Menyerahkan data ke prosesor pihak ketiga tanpa perjanjian pemrosesan data.
Transfer data ke luar negeri
Memindahkan data ke server atau afiliasi di negara lain tanpa memenuhi syarat transfer.
Tidak siap saat insiden
Tidak ada prosedur pemberitahuan kebocoran, sehingga tenggat pelaporan terlewat.
Yang kami tangani
Dari asesmen awal sampai pendampingan berkelanjutan.
Audit & pemetaan data
Inventarisasi alur data pribadi, identifikasi peran (pengendali/prosesor), dan penilaian gap terhadap UU PDP.
Penunjukan & mandat DPO
Penilaian kewajiban DPO, penyusunan uraian tugas, dan struktur pelaporannya.
DPIA
Penilaian dampak perlindungan data untuk aktivitas berisiko tinggi sebelum diluncurkan.
Kebijakan & notice
Kebijakan privasi, pemberitahuan pemrosesan, mekanisme persetujuan, dan pemenuhan hak subjek data.
Perjanjian pemrosesan data
Klausul PDP untuk kontrak vendor, cloud, dan afiliasi, termasuk syarat transfer lintas negara.
Tanggapan insiden
Prosedur pemberitahuan kebocoran, komunikasi dengan regulator dan subjek data, serta mitigasi tanggung jawab.
Proses pendampingan kepatuhan data
Empat tahap dari asesmen awal sampai kepatuhan berjalan.
Asesmen awal
Konsultasi 30 menit tanpa biaya untuk memetakan alur data, peran (pengendali/prosesor), dan celah kepatuhan terhadap UU PDP.
Rencana kepatuhan
Kami susun prioritas tindakan: dasar pemrosesan, kebutuhan DPO, DPIA, dan klausul kontrak yang perlu diperbaiki.
Implementasi
Penyusunan kebijakan privasi, perjanjian pemrosesan data, dan mandat DPO dieksekusi dengan komunikasi berkala ke tim Anda.
Pendampingan berkelanjutan
Kami tetap mendampingi untuk audit berkala, pembaruan regulasi, dan kesiapan menghadapi insiden kebocoran.
Cara kami bekerja
Jawaban yang bisa ditindaklanjuti
Opsi, konsekuensi, dan rekomendasi — bukan hanya ringkasan pasal.
Biaya disepakati di depan
Anda tahu lingkup dan estimasi sebelum pekerjaan dimulai.
Kerahasiaan legal consultant–klien
Setiap komunikasi dan dokumen Anda dilindungi.
Rujukan & layanan terkait
Lengkapi kepatuhan data pribadi Anda dengan referensi dan layanan yang berkaitan.
Panduan Perlindungan Data Pribadi
Dasar hukum, tabel regulasi, dan FAQ lengkap seputar UU PDP.
Baca panduan PDPIstilah: Data Protection Officer
Pengertian DPO, kapan wajib ditunjuk, dan tugasnya menurut UU PDP.
Lihat istilahHukum Telekomunikasi & IT
Kepatuhan platform digital dan OTT yang sering beririsan dengan UU PDP.
Lihat layananPertanyaan yang sering diajukan
Mulai dari asesmen kepatuhan data Anda
Konsultasi awal 30 menit tanpa biaya untuk menilai posisi kepatuhan dan prioritas langkahnya.
Wawasan & Tim Ahli Data Protection & Privacy
Artikel, istilah hukum, dan advokat yang relevan dengan layanan ini.
