Panduan Hukum Pidana & Proses Peradilan di Indonesia

Sejak saat penangkapan atau penahanan dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau penjara lima belas tahun atau lebih, atau yang tidak mampu dan diancam lima tahun atau lebih, pejabat wajib menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma.

P-21 adalah kode formulir pemberitahuan dari jaksa penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Setelah P-21, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa (tahap dua), dan perkara siap dilimpahkan ke pengadilan dengan surat dakwaan.

Praperadilan menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta — berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi — sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Praperadilan tidak menilai pokok perkara atau bersalah tidaknya seseorang.

UU No. 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal itu, yakni 2 Januari 2026. Sampai tanggal tersebut, KUHP lama masih dipakai. Untuk perbuatan sebelum berlakunya, hakim menerapkan aturan yang paling menguntungkan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang untuk tindak pidana tertentu diperluas dengan bukti elektronik.

Bisa. Keterangan di BAP bukan alat bukti utama; yang dinilai hakim adalah keterangan yang diberikan di depan sidang. Pencabutan harus disertai alasan yang masuk akal, misalnya tekanan saat pemeriksaan. Hakim akan menimbang alasan itu dan bukti lain untuk menentukan keterangan mana yang dipakai.