Audit Kepatuhan Ketenagakerjaan • PT. Gaivo Solusi Manajemen

Apakah Perusahaan Anda Sudah
Patuh pada Regulasi Ketenagakerjaan?

Satu celah dalam kepatuhan ketenagakerjaan bisa mengundang inspeksi Kemnaker, denda jutaan rupiah, atau tuntutan karyawan yang berlarut-larut. Tim advokat ketenagakerjaan ApakahLegal.com mengaudit, menata, dan memastikan seluruh aspek ketenagakerjaan perusahaan Anda berjalan sesuai regulasi terbaru — termasuk UU Cipta Kerja dan PP 35/2021.

AuditSOP & Peraturan

PP 35/21PKWT & Pesangon

BPJSKepatuhan Iuran

Gratis30 Mnt Awal

Konsultasi via WhatsApp +62 813-9354-4270

Audit Kepatuhan SDM

Respon cepat tim legal konsultan

Legal Consultant Berlisensi

200+ Perusahaan Dilayani

Audit Komprehensif

Respons < 2 Jam

Update Regulasi Real-time

Kenali Risikonya

Apa yang Terjadi Jika Perusahaan Tidak Employment Comply?

Ketidakpatuhan ketenagakerjaan bukan hanya soal denda — dampaknya bisa mengganggu operasional, merusak reputasi, dan mengancam kelangsungan bisnis secara keseluruhan.

Denda Administratif

Pelanggaran upah minimum, BPJS, atau peraturan perusahaan dapat mengakibatkan denda hingga ratusan juta rupiah dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sanksi Pidana Pengurus

Beberapa pelanggaran ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana kepada direktur atau manajer HR yang bertanggung jawab.

Tuntutan Massal Karyawan

Kontrak kerja yang tidak sesuai hukum atau pelanggaran hak karyawan bisa memicu gugatan class action yang biayanya jauh melebihi biaya kepatuhan.

Pembekuan Operasional

Inspeksi Disnaker yang menemukan pelanggaran serius dapat berujung pada rekomendasi penutupan sementara atau pencabutan izin usaha.

Kerusakan Reputasi Perusahaan

Sengketa ketenagakerjaan yang terpublikasi merusak employer branding, menghambat rekrutmen, dan menurunkan kepercayaan investor.

Proses Hukum Bertahun-tahun

Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang bisa memakan 1–3 tahun mengganggu fokus manajemen dari operasional inti bisnis.

Cara terbaik menghindari semua risiko di atas?

Lakukan audit kepatuhan ketenagakerjaan sebelum Disnaker yang melakukannya untuk Anda. Temukan dan perbaiki celah kepatuhan sebelum menjadi masalah hukum yang mahal.

Mulai Audit Kepatuhan Sekarang

Cakupan Layanan

Kepatuhan Ketenagakerjaan yang Kami Tangani

Dari audit awal hingga pendampingan berkelanjutan — kami memastikan setiap aspek ketenagakerjaan perusahaan Anda berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Audit Kepatuhan Ketenagakerjaan

Pemeriksaan menyeluruh seluruh aspek ketenagakerjaan: kontrak, pengupahan, waktu kerja, BPJS, K3, dan kewajiban pelaporan. Hasilnya berupa laporan temuan dan rekomendasi perbaikan yang terprioritisasi.

Penyusunan Peraturan Perusahaan

Drafting atau revisi Peraturan Perusahaan (PP) yang sesuai UU Ketenagakerjaan, komprehensif, dan didaftarkan ke Disnaker. PP yang baik melindungi perusahaan sekaligus memberi kejelasan bagi karyawan.

Review & Drafting Kontrak Kerja

Pemeriksaan dan penyusunan kontrak kerja (PKWT/PKWTT) yang comply dengan PP 35/2021. Kami memastikan klausul yang melindungi perusahaan tanpa melanggar hak karyawan.

Audit Sistem Pengupahan

Review struktur upah, komponen upah, lembur, THR, dan tunjangan terhadap ketentuan UMK/UMP terbaru. Identifikasi potensi kekurangan bayar atau ketidakpatuhan sebelum menjadi masalah.

Kepatuhan BPJS

Verifikasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, ketepatan iuran, dan kelengkapan pelaporan. Bantu menyelesaikan tunggakan yang menumpuk dengan solusi yang terstruktur.

SOP SDM & Program Kepatuhan

Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk proses rekrutmen, orientasi karyawan baru, manajemen kinerja, disiplin, hingga pemutusan hubungan kerja yang patuh hukum dan efisien secara operasional.

Kepatuhan Hukum K3

Pendampingan pemenuhan kewajiban Keselamatan & Kesehatan Kerja: pembentukan P2K3, penyusunan dokumen K3, dan koordinasi dengan Disnaker/Kemnaker untuk audit K3.

Pemantauan Kepatuhan Berkelanjutan

Program pemantauan regulasi secara periodik — kami memberi notifikasi setiap ada perubahan aturan yang berdampak pada perusahaan Anda, lengkap dengan langkah penyesuaian yang harus diambil.

Diskusikan Kebutuhan Kepatuhan Anda — Gratis

Area Kepatuhan

14 Area Ketenagakerjaan yang Wajib Comply

Regulasi ketenagakerjaan Indonesia mencakup puluhan aspek. Berikut area yang paling sering menjadi temuan dalam audit dan inspeksi Disnaker:

Kontrak Kerja (PKWT & PKWTT)

Batas durasi, perpanjangan, konversi status

Pengupahan & UMK

Struktur upah, komponen, pembayaran tepat waktu

Waktu Kerja & Lembur

7 jam/hari, 40 jam/minggu, maksimum lembur

Hak Cuti & Istirahat

Cuti tahunan, melahirkan, haid, besar

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Kepesertaan, iuran, pelaporan bulanan

Peraturan Perusahaan (PP)

Pendaftaran, masa berlaku, isi minimum

K3 — Keselamatan & Kesehatan Kerja

P2K3, dokumen K3, laporan kecelakaan kerja

Serikat Pekerja & PKB

Pengakuan, negosiasi, Perjanjian Kerja Bersama

Prosedur PHK

Alasan sah, prosedur bipartit, kompensasi

Pelaporan Wajib ke Disnaker

Wajib lapor ketenagakerjaan online (WLKP)

Tenaga Kerja Asing (TKA)

RPTKA, notifikasi, pembatasan jabatan

Outsourcing & Alih Daya

Pekerjaan yang boleh dialihdayakan, kewajiban PPJP

Pelatihan & Pengembangan

Kewajiban pelatihan, biaya diklat, ikatan dinas

Non-Diskriminasi & Kesetaraan

Gender, agama, SARA, kerja paksa, pekerja anak

Track Record

800+

Kasus Selesai

15+

Tahun Pengalaman

200+

Klien Korporasi

98%

Tingkat Berhasil

Legal Consultant Berpengalaman

Lisensi aktif — Perhimpunan Advokat Indonesia

Mengapa ApakahLegal.com

Kepatuhan Bukan Sekadar Daftar Periksa — Ini Perlindungan Bisnis

Kami tidak hanya memeriksa apakah dokumen Anda ada — kami memastikan seluruh sistem ketenagakerjaan Anda kuat, terupdate, dan benar-benar melindungi perusahaan dari risiko hukum.

Spesialis Hukum Ketenagakerjaan

Tim kami fokus pada Labour & Employment Law — bukan generalis. Kami hafal setiap pasal dan tahu persis celah yang sering terlewat.

Audit Real & Actionable

Laporan audit kami bukan PDF tebal yang tidak dibaca. Kami sajikan temuan yang diprioritaskan dengan langkah perbaikan konkret dan realistis.

Monitoring Regulasi Real-time

Setiap ada perubahan Permenaker, SE Kemnaker, atau putusan MK yang relevan, kami notifikasi dan bantu adaptasi sebelum deadline berlaku.

Harga Transparan & Fleksibel

Per proyek atau retainer bulanan — sesuai kebutuhan. Estimasi biaya diberikan sebelum engagement, tanpa biaya tersembunyi.

Labour & Employment Paket Retainer Tim Legal Consultant

Regulasi yang Menjadi Acuan Kepatuhan Ketenagakerjaan

Tim kami mengikuti setiap perubahan aturan & putusan MK secara aktif

UU No. 13 Tahun 2003
Undang-Undang Ketenagakerjaan — landasan seluruh regulasi hubungan kerja di Indonesia

UU No. 6 Tahun 2023 (P2SK)
Pengesahan Perpu Cipta Kerja — perubahan PKWT, alih daya, upah, PHK & pesangon

PP No. 35 Tahun 2021
PKWT, alih daya, waktu kerja & istirahat, mekanisme PHK pasca Cipta Kerja

PP No. 36 Tahun 2021
Pengupahan — struktur upah, komponen upah, penetapan upah minimum provinsi & kabupaten/kota

Permenaker No. 28 Tahun 2014
Tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta PKB

UU No. 24 Tahun 2011 (BPJS)
Kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, iuran, dan sanksi

UU No. 1 Tahun 1970 (K3)
Keselamatan Kerja — kewajiban P2K3, APD, pelaporan kecelakaan kerja

UU No. 2 Tahun 2004 (PPHI)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial — bipartit, mediasi, PHI

Catatan: Regulasi ketenagakerjaan sering berubah melalui Permenaker, SE Kemnaker, dan Putusan MK. Tim kami memantau setiap perubahan dan memastikan kepatuhan perusahaan Anda selalu terkini.

Cara Kerja Kami

Proses Audit Kepatuhan Ketenagakerjaan yang Terstruktur

Kami bekerja secara sistematis agar tidak ada satu pun celah kepatuhan yang terlewat — dan Anda mendapat visibilitas penuh di setiap langkah.

Discovery & Intake

Kami mempelajari profil perusahaan: industri, jumlah karyawan, struktur organisasi, dan dokumen ketenagakerjaan yang sudah ada. Ini menentukan scope dan prioritas audit.

Audit Kepatuhan Menyeluruh

Review seluruh dokumen: kontrak kerja, PP, slip gaji, catatan lembur, kepesertaan BPJS, SOP SDM, dan kewajiban pelaporan. Setiap temuan didokumentasikan beserta referensi regulasinya.

Laporan & Gap Analysis

Penyajian temuan dalam laporan yang jelas: mana yang harus segera diperbaiki, mana yang bersifat jangka menengah, dan mana yang hanya perlu penyesuaian minor. Disertai estimasi risiko jika tidak ditindaklanjuti.

Perbaikan & Pemantauan

Kami mendampingi proses perbaikan: revisi kontrak, pengesahan PP baru, penyesuaian sistem penggajian, dan pelatihan SDM. Tersedia opsi pemantauan berkala agar kepatuhan terjaga sepanjang waktu.

Istilah Hukum yang Perlu Anda Pahami

Buka Kamus Hukum kami untuk penjelasan lengkap setiap terminologi

PKWT

Peraturan Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan

Upah Minimum

Lembur

PHK

Kamus Hukum Lengkap FAQ Hukum

FAQ

Pertanyaan Umum tentang Kepatuhan Ketenagakerjaan

Jawaban untuk pertanyaan yang paling sering diajukan HR Manager dan Direksi seputar kepatuhan ketenagakerjaan.

Kepatuhan ketenagakerjaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh regulasi ketenagakerjaan yang berlaku — mulai dari kontrak kerja, pengupahan, BPJS, K3, peraturan perusahaan, hingga prosedur PHK. Tanpa kepatuhan yang baik, perusahaan menghadapi risiko denda, sanksi pidana, tuntutan karyawan, dan kerusakan reputasi yang biayanya jauh lebih besar dari biaya kepatuhan itu sendiri.

Idealnya, audit kepatuhan dilakukan setidaknya sekali setahun atau setiap kali ada perubahan regulasi signifikan (seperti penetapan UMK baru atau perubahan Permenaker). Audit juga sangat direkomendasikan saat perusahaan mengalami perubahan besar: restrukturisasi, merger, ekspansi, atau perubahan jumlah karyawan signifikan.

PP dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan berlaku untuk perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya atau memiliki kurang dari 10 karyawan SP. PKB merupakan hasil negosiasi antara perusahaan dengan serikat pekerja. Perusahaan yang memiliki SP wajib membuat PKB, bukan PP. Keduanya harus didaftarkan ke Disnaker dan memiliki masa berlaku maksimal 2 tahun.

Inspektur Disnaker akan menerbitkan Nota Pemeriksaan berisi kewajiban perbaikan dalam batas waktu tertentu. Jika tidak diperbaiki, bisa berlanjut ke nota pemeriksaan kedua, rekomendasi sanksi administratif, hingga penyidikan untuk pelanggaran pidana. Tim kami berpengalaman mendampingi perusahaan yang sedang dalam proses inspeksi maupun yang menerima nota pemeriksaan.

Ya. PMA tunduk pada seluruh regulasi ketenagakerjaan Indonesia, ditambah kewajiban khusus untuk tenaga kerja asing (TKA): RPTKA, notifikasi TKA, pembatasan jabatan yang boleh dijabat TKA, dan kewajiban pendamping tenaga lokal. Rasio TKA terhadap tenaga lokal juga diatur ketat dalam beberapa sektor.

Biaya disesuaikan dengan jumlah karyawan, kompleksitas struktur perusahaan, dan scope audit yang dibutuhkan. Konsultasi awal 30 menit gratis — dari situ kami dapat memberikan estimasi biaya yang transparan sebelum Anda membuat keputusan. Tidak ada biaya tersembunyi.

Ya. Kami justru sering ditunjuk untuk situasi mendesak seperti ini. Kami membantu menganalisis nota pemeriksaan, menyusun rencana perbaikan yang bisa dipertanggungjawabkan ke Disnaker, mendampingi proses klarifikasi, dan memastikan semua remediation selesai sebelum deadline yang ditetapkan.

Ya. Kami melayani klien di seluruh Indonesia secara remote (video call, email, dokumen digital) maupun on-site untuk perusahaan besar. Audit fisik dokumen di luar Jabodetabek dapat diatur dengan perjanjian tersendiri.

Lihat semua FAQ Hukum →

Layanan Terkait

Layanan Labour & Employment Lainnya

Lengkapi kepatuhan dengan layanan ketenagakerjaan lainnya dari ApakahLegal.com

Kembali ke Labour & Employment Semua Layanan Hukum

Artikel & Insight

Wawasan Hukum Ketenagakerjaan Terkini

Update regulasi, studi kasus, dan panduan praktis seputar kepatuhan ketenagakerjaan.

Risiko Penggunaan Software Tidak Berizin Kantor: Jerat Hukum

Tim IT melaporkan server perusahaan terenkripsi, dan data pelanggan menghilang. Investigas…

Memposting Foto Orang Lain Tanpa Izin: Apa Sanksi Pidana dan Perdatanya?

Anda memotret seseorang di acara kantor, lalu mengunggahnya ke media sosial tanpa bertanya…

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU: 5 Checklist Wajib

Ketika tagihan menumpuk dan arus kas mulai tertekan, banyak direktur perusahaan bertanya-t…

Lihat Semua Artikel

Jelajahi Sumber Daya Hukum Lainnya

Kamus Hukum Istilah hukum A-Z

FAQ Hukum Pertanyaan yang sering diajukan

Dokumen Hukum Template & pembuatan dokumen

Retainer Hukum Paket konsultan tetap

Legal Advisory Active Kerahasiaan Terjamin

Respon Cepat < 15 Mnt Sesi Awal Bebas Biaya

Diskusikan Compliance Kerja

Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.

Legal Opinion Terarah Mitigasi Risiko Bisnis

Istiqomah, S.E., M.H.

Business Legal Consultant

Konsultasi via WhatsApp

PT. Gaivo Solusi Manajemen • ApakahLegal.com

Hotline: +62 813-9354-4270 (Sen-Jum: 08:00 - 17:00 WIB)

Proteksi Bisnis Anda dari Risiko Ketenagakerjaan

Jadikan Kepatuhan Ketenagakerjaan
sebagai Keunggulan Kompetitif, Bukan Beban

Perusahaan yang comply bukan hanya terhindar dari sanksi — mereka juga lebih dipercaya oleh karyawan terbaik, investor, dan mitra bisnis. Mulai dengan konsultasi gratis 30 menit dan temukan celah kepatuhan yang mungkin belum Anda ketahui.

Konsultasi via WhatsApp Sekarang Hubungi +62 813-9354-4270 Kirim Formulir

Labour & Employment · Paket Retainer · Tim Legal Consultant · Semua Layanan

Konsultasi sepenuhnya rahasia · Tanpa komitmen · Gratis untuk klien baru

Apakah Perusahaan Anda Sudah Patuh pada Regulasi Ketenagakerjaan?