KEPUTUSAN MENTERI Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen KEPUTUSAN MENTERI di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review KEPUTUSAN MENTERI dengan Advokat ApakahLegal.com
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen KEPUTUSAN MENTERI
Ditemukan 30 dokumen resmi.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, Dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2790 /KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 980/KPTS/M/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 332/KPTSS/M/2020 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 489/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 75/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 76/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Komite Keselamatan Konstruksi
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 72/KPTS/M/2022 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Organisasi dan Jabatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Bahasa Inggris
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 341/KPTS/M/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 186/KPTS/M/2023 tentang Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2023
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 494/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 641/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1013/KPTS/M/2019 Tentang BATASAN LEBAR KAVELING RUMAH SEJAHTERA TAPAK YANG DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DAN LEBAR KAVELING RUMAH TAPAK UMUM YANG DIPEROLEH MELALUI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1542 /KPTS/M/2023 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1003/KPTS/M/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 Tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait KEPUTUSAN MENTERI?
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
FAQ Regulasi & Kepatuhan KEPUTUSAN MENTERI
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit