Katalog Resmi Peraturan
YURISPRUDENSI Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen YURISPRUDENSI di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review YURISPRUDENSI dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen YURISPRUDENSI
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
YURISPRUDENSI
Tahun 1980
Berlaku
Kwalifikasi Dari Tindak Pidana Tersebut Dalam Pasal 355 Ayat 1 Ke 1 KUHP Adalah "Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Dengan Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu"
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
2,084 dilihat
27 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2002
Berlaku
Judex Factie Tidak Salah Menerapkan Hukum, Penilaian Hasil Pembuktian Yang Bersifat Penghargaan Tentang Suatu Kenyataan Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,468 dilihat
98 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2003
Berlaku
(1) Barang Jaminan Hanya Dapat Dijual Melalui Lelang, Bank Tidak Berhak Menjual Sendiri Tanah Yang Di Jaminkan Pada Bank Tanpa Seijin Pemilik. (2) Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Adalah Batal Demi Hukum. (3) Bantahan Terhadap Pelaksanaan Putusan, Maka Yang Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Bantahan Adalah Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Yang Menjalankan Putusan.
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,405 dilihat
73 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2000
Berlaku
Bahwa Tanah Yang Berasal Dari Hak Barat (Eigendom) Telah Kembali Kepada Negara, Maka Lurah Dan Camat Tidak Berwenang Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan Tentang Status Kepemilikan Atas Tanah Tersebut
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,343 dilihat
97 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2003
Berlaku
Peralihan Hak Atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan Dari Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,051 dilihat
429 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1990
Berlaku
Sebidang Tanah Yang Sudah Jelas Ada Sertifikatnya Tidak Dapat Diperjual Belikan Begitu Saja Berdasarkan Surat Girik, Melainkan Harus Didasarkan Atas Sertifikat Tanah Yang Bersangkutan, Yang Merupakan Bukti Otentik Dan Mutlak Tentang Pemilikannya, Sedang Surat Girik Hanya Sebagai Tanda Untuk Membayar Pajak
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
985 dilihat
305 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2008
Berlaku
Perceraian Tidak Mengakibatkan Salah Satu Pihak Dibebaskan Dari Kewajiban Membayar Hutang Yang Dibuat Pada Saat Masih Terikat Dalam Perkawinan
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
981 dilihat
78 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1985
Berlaku
Dalam Hal Ini Pasal 1579 BW Berlaku Terhadap Perjanjian Sewa Tersebut, Yakni Yang Menyewakan Tidak Dapat Menghentikan Sewa Dengan Menyatakan Hendak Memakai Sendiri Barang Yang Disewakan
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
957 dilihat
22 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1986
Berlaku
Karena Surat Dakwaan Tidak Dirumuskan Secara Cermat Dan Lengkap, Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
949 dilihat
69 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1970
Berlaku
Hukum Adat Di Jawa Timur Harta Warisan Yang Bersifat Gono Gini. Barang Sengketa Sebagai Peninggalan Almarhum Diputuskan Harus Dibagi Antara Penggugat Dan Tergugat Masing-Masing Separuh
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
927 dilihat
31 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2002
Berlaku
Bahwa Berdasarkan Pasal 45 Ayat(1) PP Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Tidak Boleh Melakukan Pendaftaran Peralihan Hak Jika Tanah Yang Bersangkutan Merupakan Obyek Sengketa Di Pengadilan.
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
908 dilihat
64 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1972
Berlaku
Jual-Beli Antara Tergugat Dengan Orang Ke-3 Tidak Dapat Dibatalkan, Tanpa Diikut Sertakannya Orang Ke-3 Tersebut Sebagai Tergugat Dalam Perkara.
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
903 dilihat
65 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1990
Berlaku
Surat Bukti Yang Hanya Merupakan Suatu "Pernyataan" Tidaklah Mengikat Dan Tidak Dapat Disamakan Dengan Kesaksian Yang Seharusnya Diberikan Dibawah Sumpah Di Muka Pengadilan
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
869 dilihat
10 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2003
Berlaku
Suami Istri Yang Telah Terpisah Tempat Tinggal Selama 4 Tahun Dan Tidak Saling Memperdulikan Sudah Merupakan Fakta Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Sehingga Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
825 dilihat
11 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1994
Berlaku
Isi Pasal 19 F PP Nomor 9 Tahun 1975 Terpenuhi Apabila Judex Facti Berpendapat Bahwa Alasan Perceraian Telah Terbukti Tanpa Mempersoalkan Siapa Yang Salah
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
810 dilihat
70 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1984
Berlaku
Penguasaan Saja Terhadap Tanah Sengketa, Tanpa Ada Bukti Adanya Alas Hak (Rechtstitel) Dari Pada Penguasaan Itu, Belumlah Membuktikan Bahwa Yang Bersangkutan Adalam Pemilik Tanah Tersebut
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
801 dilihat
78 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1968
Berlaku
Perceraian Antara Suami Isteri Yang Tunduk Pada B.W
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
799 dilihat
85 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1970
Berlaku
Mahkamah Agung Menganggap Perlu Untuk Meninjau Keputusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd)
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
774 dilihat
69 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1987
Berlaku
Berdasarkan Pasal 35 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Bahwa Harta Bawaan Masing-Masing Suami-Isteri Dan Harta Benda Yang Diperoleh Masing-Masing Sebagai Hadiah Atau Warisan, Adalah Dibawah Penguasaan Masing-Masing Sepanjang Para Pihak Tidak Menentukan Lain. Dengan Demikian Suami-Isteri Masing-Masing Mempunyai Hak Sepenuhnya Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Mengenai Harta Bendanya I.C. Penghibahan Oleh Tergugat I Kepada Tergugat II
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
770 dilihat
16 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1973
Berlaku
Bantahan (Verzet) Terhadap Conservatoir-Beslag Bersifat Insidentil Sehingga Seharusnya Diperiksa Tersendiri Dengan Manunda Dulu Pemeriksaan Terhadap Pokok Perkara
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
763 dilihat
62 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1972
Berlaku
Tidak Dipertimbangkannya Memori Banding Oleh Pengadilan Tinggi Tidak Mengakibatkan Batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut, Pengadilan Tinggi Berwenang Mengambil Alih Pertimbangan-Pertimbangan Pengadilan Negeri Yang Dianggapnya Benar, Tambahan Sumpah Adalah Wewenang Judex Factie
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
757 dilihat
20 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2002
Berlaku
Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1917 BW Yang Menyatakan Bahwa Suatu Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Mempunyai Bukti Yang Kuat, Maka Berdasarkan Putusan Pailit Tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (PK) Harus Dinyatakan Terbukti Mempunyai Hutang Kepada Pemohon PK
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
748 dilihat
38 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2003
Berlaku
Bahwa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Atas Permintaan Sendiri Atas Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Pasal 4a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Prosedural/Formal, Karena Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Pasal 4a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Hanya Lebih Tepat Dijatuhi Hukuman Berupa Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun.
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
746 dilihat
560 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1980
Berlaku
Dalam Perkara Ini (Pasal 359 KUHP) Kesalahan Si Korban, Andai Kata Ada, Tidak Menghapuskan Kesalahan Terdakwa
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
741 dilihat
17 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1974
Berlaku
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim Dapat Memberikan Hukuman Badan Dan Denda (Secara Cumulatief) Dan Dapat Pula Memilik (Secara Alternatif) Antara Hukuman Badan Atau Denda (Pasal 28 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 3 Tahun 1971 LN. 1971 No. 19)
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
735 dilihat
18 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2008
Berlaku
Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Tidak Selalu Dihukumkan Nusyuz. Meskipun Gugatan Perceraian Diajukan Oleh Istri, Tidak Terbukti Istri Telah Berbuat Nusyuz, Maka Secara Ex Officio Suami Dapat Dihukum Untuk Memberikan Nafkah Iddah Kepada Bekas Istri, Dengan Alasan Bekas Istri Harus Menjalani Masa Iddah, Yang Tujuannya Antara Lain Untuk Istibra Yang Menyangkut Kepentingan Suami.
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
722 dilihat
60 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1974
Berlaku
Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pembebasan Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diterima, Karena Dalam Memori Kasasi Tidak Memuat Bantahan Bahwa Pembebasan Tersebut Sesungguhnya Suatu Pelepasan Dari Tuntutan Hukum Berdasarkan Alasan Bahwa Pembebasan Tersebut Tidak Murni, Juga Tidak Terdapat Keberatan-Keberatan Bahwa Pembebasan Termaksud Didasarkan Atas Tafsiran Yang Kurang Benar Atau Kurang Tepat
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
709 dilihat
39 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 1980
Berlaku
Kwalifikasi Dari Pada Tindak Pidana Termaksud Dalam Pasal 385 (1) KUHP Adalah "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Telah Menjual Hak Tanah Indonesia, Sedang Ia Tahu Orang Lain Yang Berhak Atas Tanah Tersebut"
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
704 dilihat
33 diunduh
YURISPRUDENSI
Tahun 2004
Berlaku
Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum, Bahwa Judex Factie Dengan Melawan Hak Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Alat Bukti Berupa Surat-Surat Yang Diajukan Dimuka Persidangan, Bahwa Yang Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Adalah Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Perdata
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
693 dilihat
36 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait YURISPRUDENSI?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan YURISPRUDENSI
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
