Katalog Resmi Peraturan
UNDANG-UNDANG DARURAT Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen UNDANG-UNDANG DARURAT di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review UNDANG-UNDANG DARURAT dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen UNDANG-UNDANG DARURAT
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,106 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1957
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
970 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
850 dilihat
5 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1955
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
796 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
642 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1954
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1954 TENTANG GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
600 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PRUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 47)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
599 dilihat
5 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
599 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
580 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
574 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
524 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1954
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN NAMA PROPINSI SUNDA KECIL MENJADI PROPINSI NUSA TENGGARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
460 dilihat
6 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1958
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
458 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
450 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
437 dilihat
18 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1958
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1958 TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
416 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1957
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
407 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1949
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1949 TENTANGSEMENTARA MENUNGGU DIADAKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL, SEMUA UNDANG-UNDANG DIUMUMKAN OLEH PRESIDEN/MENTERI KEHAKIMAN DENGAN PERANTARAAN RADIO DAN DALAM HARIAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
396 dilihat
63 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
389 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
387 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1954
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
378 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1958
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
372 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1958
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 116)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
370 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAN TAHUN 1959
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
364 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1957
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
362 dilihat
4 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1958
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
361 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1950
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
361 dilihat
51 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1959
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
358 dilihat
3 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1951
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN KEMBALI GAJI MILITER TAHUN 1950
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
343 dilihat
5 diunduh
UNDANG-UNDANG DARURAT
Tahun 1950
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1950 TENTANG TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
342 dilihat
42 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait UNDANG-UNDANG DARURAT?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan UNDANG-UNDANG DARURAT
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
