SURAT EDARAN KEMENTERIAN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen SURAT EDARAN KEMENTERIAN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review SURAT EDARAN KEMENTERIAN dengan Advokat ApakahLegal.com
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen SURAT EDARAN KEMENTERIAN
Ditemukan 30 dokumen resmi.Surat Edaran Nomor 500-4352 Tahun 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Surat Edaran Nomor 110-591 Tahun 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
Surat Edaran Nomor 2/SE-100.3/II/2021 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Surat Edaran Nomor 110-2948 Tahun 1998 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penjelasan mengenai Hak Pengelolaan.
Surat Edaran Nomor 600-1900 Tahun 2003 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
Surat Edaran Nomor 520-2105 Tahun 1998 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01.1/SE/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 Perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2017 Tahun 2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Surat Edaran Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
Surat Edaran Nomor 460-1278 Tahun 1996 tentang Penegasan Pengelolaan Atas Areal Kawasan Hutan Menurut TGHK Yang Peruntukkannya Menjadi Non Kehutanan menurut RTRW
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan
Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatan Normal Baru
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019
Nota Kesepahaman antara Kemenko Perekonomian - Kemendagri - BI - Kemenkeu - Kemkominfo tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional
Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 04.E/30/DJB/2014 Tentang Pembinaan dan pengawasan penataan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/SE/M/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dilingkungan Kementerian Perdagangan
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pengadaan Tanah dan/atau Relokasi, dan Penanganan Masyarakat Adat (MA)
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha
Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Surat Edaran Nomor 640-2191-KBPN Tahun 2000 tentang Penunjukan Pjs/Plh/Plt Camat sebagai PPAT Sementara
Surat Edaran Nomor 500-3827 Tahun 1994 tentang Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 21Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
Surat Edaran Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
Surat Edaran Nomor 110 – 2666 Tahun 1998 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik.
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait SURAT EDARAN KEMENTERIAN?
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
FAQ Regulasi & Kepatuhan SURAT EDARAN KEMENTERIAN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit