PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Advokat ApakahLegal.com
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Ditemukan 30 dokumen resmi.Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sintang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sengketa kewenangan antara DPRD Lampung terhadap Gubernur Lampung
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tes
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap UUD 1945
Sengketa Kewenangan anatar Drs. H.M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, DPRD Bekasi
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1)]
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai Tahun 2012
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Dumai
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton Utara
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Surabaya
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI?
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
FAQ Regulasi & Kepatuhan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit