Katalog Resmi Peraturan
PERATURAN PEMERINTAH Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PERATURAN PEMERINTAH di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PERATURAN PEMERINTAH dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PERATURAN PEMERINTAH
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1951
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1951 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWA TIMUR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,094 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1951
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560).
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
909 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
880 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1947
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR 17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
807 dilihat
10 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1958
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1958 TENTANG MELENGKAPI PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1951 TENTANG TARIP UANG TERA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
799 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 228 TAHUN 1961 TENTANG PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS ANGGOTA TENTARA, JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
774 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1948
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMPERPANJANG TEMPO TERMASUK DALAM PASAL 6 AYAT 8 "PERATURAN PERJALANAN DINAS".
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
771 dilihat
10 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1948
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1948 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI 1948
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
770 dilihat
8 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1951
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1949
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
763 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1954
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA 1953 NR 26)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
710 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1953
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1953 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE LOON BELASTING"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
707 dilihat
8 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1955
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1955 TENTANG PANJI-PANJI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LAMBANG KESATUAN UNTUK SELURUH KORPS
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
694 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1952
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 11 TAHUN 1952 MENGENAI HUKUMAN JABATAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
686 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1953
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
681 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1948
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1947 NOMOR 14).
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
674 dilihat
8 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1959
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
671 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1954
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA PROPINSI-PROPINSI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
665 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1958
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1958 TENTANG BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
648 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 235 TAHUN 1961 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
647 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1958
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERHENTIAN MILITER SUKARELA DARI DINAS TENTARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
624 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1948
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1948 TENTANG MILITAIRISASI SEBAGIAN DARI JAWATAN PEKERJAAN UMUM YANG MENGENAI URUSAN JALAN-JALAN GAS LISTRIK DAN AIR MINUM PADA DAERAH-DAERAH OTONOOM, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN-KABUPATEN DALAM KARESIDENAN SURAKARTA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
620 dilihat
9 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1955
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 53 TAHUN 1954) SEPANJANG MENGENAI BAB IV TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN BAB V TENTANG PERNYATAAN NON AKTIF DARI JABATAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
618 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1959
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
603 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1949
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1949 TENTANG PENARIKAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1949 TENTANG PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
600 dilihat
10 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1954
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
596 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1951
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1951 TENTANG LAMBANG NEGARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
586 dilihat
8 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1945
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1945 TENTANG MASIH TETAP BERLAKUNYA SEGALA BADAN-BADAN NEGARA DAN PERATURAN-PERATURAN YANG ADA SAMPAI BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945, SELAMA BELUM DIADAKAN YANG BARU MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
584 dilihat
51 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1958
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 104) TENTANG PERIZINAN PELAYARAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
568 dilihat
8 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
541 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 1949
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1949 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1949, MENGENAL SEKOLAH TINGGI HUKUM.
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
527 dilihat
10 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PERATURAN PEMERINTAH?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PERATURAN PEMERINTAH
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
