Katalog Resmi Peraturan
PERATURAN LEMBAGA NEGARA Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PERATURAN LEMBAGA NEGARA di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PERATURAN LEMBAGA NEGARA dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2002
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
4,640 dilihat
190 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2019
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4,392 dilihat
251 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2018
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
3,939 dilihat
57 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2016
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2,469 dilihat
251 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2015
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
2,139 dilihat
138 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2,047 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2014
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,928 dilihat
204 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2013
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,676 dilihat
276 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,234 dilihat
62 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2025
Berlaku
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
| Sekretariat Lembaga Negara Ombudsman RI
1,214 dilihat
0 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2018
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pegadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,166 dilihat
232 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2012
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan Pada Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,156 dilihat
127 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2014
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,134 dilihat
51 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2021
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,082 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,069 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 - 2024
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,033 dilihat
59 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,026 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
1,003 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Arsip Vital Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
| Sekretariat Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah
973 dilihat
150 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2017
Berlaku
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
| Sekretariat Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah
942 dilihat
70 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
| Sekretariat Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah
926 dilihat
60 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2013
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
911 dilihat
88 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2023
Berlaku
Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
| Sekretariat Lembaga Negara Ombudsman RI
889 dilihat
1 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2020
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
859 dilihat
41 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2019
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
857 dilihat
56 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2010
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
830 dilihat
63 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2019
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
767 dilihat
55 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2017
Berlaku
Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Sekretaris Jenderal DPD RI
| Sekretariat Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah
743 dilihat
101 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2015
Berlaku
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
730 dilihat
190 diunduh
PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Tahun 2011
Berlaku
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil
| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
727 dilihat
42 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PERATURAN LEMBAGA NEGARA?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PERATURAN LEMBAGA NEGARA
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
