Katalog Resmi Peraturan
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NO. PRT/PEPERPU/028/1958 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1958 TENGANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI-ORGANISASI PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA "MASYUMI", "PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO)", "PARTAI SOSIALIS INDONESIA (P.S.I), DAN "IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (I.P.K.I)" DI DAERAH-DAERAH TAPANULI, SUMATERA BARAT, RIAU DARATAN SERTA SULAWESI UTARA DAN TENGAH"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
752 dilihat
3 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1960 TENTANG IJIN TERBIT TERHADAP PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
648 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 17 TAHUN 1960 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN/MEMBERI KETERANGAN-KETERANGAN MENGENAI GERAK-GERIK KAPAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
636 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 3 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK, NO. 5 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI ROTARY CLUB, NO. 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI DEVINE LIFE SOCIETY, NO. 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI VRIJMETSELAREN LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT DAN ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN CRUISERS (AMORC), NO. 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI DAN NO. 5/PEPERTI TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
426 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
401 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "VRIJMETSELAREN-LOGGE (LOGE AGUNG INDONESIA)". "MORAL REARMAMENT MOVEMENT" DAN "ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN- CRUISERS (AMORC)"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
377 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
369 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
337 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 6 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "DEVINE LIFE SOCIETY"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
328 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEGALA KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
327 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG DIPERTAHANKAN BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI,
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
324 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT NO. PRT. /PEPERPU/014/1958 TANGGAL 16 APRIL 1958 DAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NO. Z1/1/5 TANGGAL 16 APRIL 1958 (BERITA NEGARA NO. 37) TENTANG BEBERAPA HAL MENGENAI KEWARGANEGARAAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
290 dilihat
5 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 11 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN ATAU PENEMPELAN MAJALAH-MAJALAH "TIME" DAN "LIFE"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
279 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 2 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 108) TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
272 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN SUKARELAWAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
271 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
271 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PENGERAHAN PENGIRIMAN TENAGA PEMBANGUNAN IRIAN BARAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
251 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
249 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERCETAKAN SWASTA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
247 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1962
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANDA DAN KATA-KATA PALANG MERAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
241 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 15 TAHUN 1961 TENTANG LEMBAGA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA DI INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
240 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 8 TAHUN 1961 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "LIGA DEMOKRASI"
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
234 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 13 TAHUN 1961 TENTANG PEMASUKAN, PEMAKAIAN, ATAU PEMINDAHAN INSTALASI RADIO UNTUK KEPENTINGAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DI WILAYAH INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
233 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERINGGI NO.7 TAHUN 1960, TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
230 dilihat
2 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG MAHKAMAH ANGKARAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
209 dilihat
8 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 4 TAHUN 1961, TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK GULA DAN TEBU DALAM TAHUN GILING 1961
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
207 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 14 TAHUN 1961 TENTANG PENCEGAHAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU/MENGHAMBAT KELANCARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DIBIDANG SANDANG-PANGAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
204 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 12 TAHUN 1960 TENTANG LALU LINTAS DAN PELAYARAN DIMUARA SUNGAI SUNGSANG PALEMBANG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
202 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
199 dilihat
1 diunduh
PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Tahun 1960
Berlaku
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN-PERATURAN/TINDAKAN-TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI MENGENAI PENGURUSAN ORANG ASING
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
190 dilihat
1 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
