Katalog Resmi Peraturan
KEPUTUSAN PRESIDEN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen KEPUTUSAN PRESIDEN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review KEPUTUSAN PRESIDEN dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen KEPUTUSAN PRESIDEN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1952
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 261 TAHUN 1952 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU ISTIRAHAT DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA IR. UKAR BRATAKUSUMA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,295 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1953
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 142 TAHUN 1953 TENTANG PERUTUSAN RI PADA ASIAN CONFERENCE REGIONAL ILO DI TOKYO
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,243 dilihat
12 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1951 TENTANG PENSIUN M. SEWAKA SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,077 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1953
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN DPR SEMENTARA PROPINSI SUMATERA SELATAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
929 dilihat
8 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 139 TAHUN 1950 TENTANG PENGHAPUSAN DAERAH KALIMANTAN TENGGARA SEBAGAI DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH KALIMANTAN TENGGARA TERSEBUT PADA REPUBLIK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
891 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMAKAIAN LAMBANG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
883 dilihat
10 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1954 TENTANG PERSETUJUAN/IZIN MEMAKAI LAMBANG KOTA BANDUNG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
869 dilihat
10 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1951 TENTANG PENEMPATAN DP TUYN SEBAGAI KEPALA KANTOR AKUNTAN PAJAK DI NEGERI BELANDA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
831 dilihat
1 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1950 TENTANG MENGUMUMKAN DAN MENETAPKAN PIAGAM PENANDATANGANAN KRIS DAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
817 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI JAKARTA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
782 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI PONTIANAK DAN BANJARMASIN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
753 dilihat
11 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH JAKARTA RAYA TENTANG RENCANA KHUSUS KWITANG TIMUR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
752 dilihat
4 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1953
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM 4
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
748 dilihat
12 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1951 TENTANG DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI INDO CEYLON JOINT TEA COMMITTEE DI NEW DELHI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
745 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1952
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 1952 TENTANG PENGANGKATAN MR. ALI BUDI ARDJO SEBAGAI PEGAWAI NEGERI TETAP
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
725 dilihat
7 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 208 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GURU BESAR DALAM MATA PELAJARAN PARASITOLOGI DAN PENYAKIT UMUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN BALAI PERGURUAN TINGGI JAKARTA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
714 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN M SJAFEI SEBAGAI ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN SUMATERA TENGAH DAN DS MAHJUDIN SEBAGAI WAKIL DAN MENGANGKAT HARUN JUNUS SEBAGAI ANGGOTA DAN RKJSK
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
707 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1952
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 143 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA MR. SUJONO HADINOTO SEBESAR RP 90,- SETIAP BULAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
684 dilihat
8 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA PRAWOTO MANGKUSASMITO SEBAGAI WAKIL KETUA PANITIA PERUMAHAN SISTEM PAJAK
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
679 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1952
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 276 TAHUN 1952 TENTANG PENUNJUKAN PERUTUSAN RI KE GENERAL CONFERENCE 7TH SESSION UNESCO DI PARIS
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
677 dilihat
8 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN PADA TANGGAL 30 APRIL SEMUA KAPAL-KAPAL ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DIHARUSKAN MENGADAKAN UPACARA PENGHORMATAN HARI ULANG TAHUN RATU JULIANA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
677 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1953
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1953 TENTANG PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA MAHKAMAH TENTARA AGUNG INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
673 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN KEDUDUKAN DAN GAJI SEMENTARA MR MARYA ULFAH SANTOSO SELAKU SEKRETARIS PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
671 dilihat
1 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 1950 TENTANG PEMBERHENTIAN J BECKERING VINCKERS SEBAGAI PENGUASA BASIS MARINE SURABAYA DAN MENGANGKAT K VAN DONGEN SEBAGAI PENGGANTINYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
671 dilihat
3 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 126 TAHUN 1950 TENTANG PEMBUBARAN NEGARA SUMATERA SELATAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
630 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN IR TEKO SOEMODIWIRJO MENJADI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEMAKMURAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
626 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1951 TENTANG PEMBEBASAN MR SARTONO SEBAGAI PEMBENTUK KABINET DAN MENGANGKAT SIDIK DJOJOSUKARTO, DR SUTIMAN WIROSANDJOJO SEBAGAI PENGGANTI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
624 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1951
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN NAMA PANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI? YANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 208 TAHUN 1950 MENJADI DEWAN URUSAN PEGAWAI?
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
622 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1954
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA JAWA TIMUR PIATU PEGAWAI PROPINSI JAWA TIMUR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
621 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN PRESIDEN
Tahun 1950
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN MR WIRJONO PRODJODIKORO MENJADI ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
608 dilihat
2 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait KEPUTUSAN PRESIDEN?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan KEPUTUSAN PRESIDEN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
