Documents from 1951

Year: 1951

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,106 views
4 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1951 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWA TIMUR

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,095 views
7 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1951 TENTANG PENSIUN M. SEWAKA SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,089 views
2 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560).

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
909 views
7 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD 1948 NO. 141)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
850 views
5 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1951 TENTANG PENEMPATAN DP TUYN SEBAGAI KEPALA KANTOR AKUNTAN PAJAK DI NEGERI BELANDA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
831 views
1 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1949

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
777 views
7 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN DAERAH PROVINSI 1951

Pembentukan Kemantren Pamong Praja Umbulharjo

| Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
761 views
22 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1951 TENTANG DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI INDO CEYLON JOINT TEA COMMITTEE DI NEW DELHI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
745 views
2 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 208 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GURU BESAR DALAM MATA PELAJARAN PARASITOLOGI DAN PENYAKIT UMUM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN BALAI PERGURUAN TINGGI JAKARTA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
714 views
9 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN M SJAFEI SEBAGAI ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN SUMATERA TENGAH DAN DS MAHJUDIN SEBAGAI WAKIL DAN MENGANGKAT HARUN JUNUS SEBAGAI ANGGOTA DAN RKJSK

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
707 views
2 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN DAERAH PROVINSI 1951

Menundjuk Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Jang Diwadjibkan Mengesahkan Crediet Verband

| Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
705 views
25 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA PRAWOTO MANGKUSASMITO SEBAGAI WAKIL KETUA PANITIA PERUMAHAN SISTEM PAJAK

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
679 views
2 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
642 views
4 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1951 TENTANG PEMBEBASAN MR SARTONO SEBAGAI PEMBENTUK KABINET DAN MENGANGKAT SIDIK DJOJOSUKARTO, DR SUTIMAN WIROSANDJOJO SEBAGAI PENGGANTI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
626 views
2 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN NAMA PANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI? YANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 208 TAHUN 1950 MENJADI DEWAN URUSAN PEGAWAI?

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
624 views
2 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PRUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 47)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
599 views
5 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
599 views
4 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1951 TENTANG LAMBANG NEGARA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
587 views
8 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 1951 TENTANG DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG ICAO

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
581 views
9 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
580 views
4 downloads
Indexed:
View Document
UNDANG-UNDANG DARURAT 1951

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
574 views
4 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
552 views
2 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN GUBERNUR 1951

Membentuk Badan Penyelenggara Usaha Rekonstruksi Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

| Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
541 views
6 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN DAERAH PROVINSI 1951

Perubahan Tarip Bea Pasar (Uang Sapuan)

| Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
504 views
171 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERHENTIAN KEDUDUKAN MENTERI BERKUASA PENUH KEPADA DR SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
481 views
2 downloads
Indexed:
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1951

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1951 TENTANG PEMBENTUKAN SUATU PANITIA PERUBAHAN SISTEM PAJAK, PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
457 views
2 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
441 views
7 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1951 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARIPADA URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN; PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA PROPINSI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
440 views
7 downloads
Indexed:
View Document
PERATURAN PEMERINTAH 1951

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1951

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
433 views
7 downloads
Indexed:
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya