KETETAPAN MPR
Status: Berlaku
Dokumen Resmi Terverifikasi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Len
Instansi: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Tahun: 1966
1,644 kali dilihat
68 kali diunduh
Konsultasi Penerapan Hukum & Legal Advisory Terkait KETETAPAN MPR
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Spesifikasi & Informasi Dokumen
- Jenis Peraturan: KETETAPAN MPR
- Instansi Penerbit: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
- Tahun Terbit: 1966
- Diindeks Pada: -
- Terakhir Diperbarui: -
- Status Keberlakuan: Berlaku
Pratinjau Teks Dokumen (PDF)
Tampilan Resmi
Dokumen Terkait Berkaitan
MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA sebagai GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
KETETAPAN MPR · Tahun 1960GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
KETETAPAN MPR · Tahun 1960Polling Opini Publik
Tidak ada polling aktif untuk dokumen ini.
Tanggapan & Diskusi Publik
0 KomentarDokumen Terverifikasi
Dokumen telah diperiksa keasliannya oleh tim hukum ApakahLegal.com.
Tanggal Indeks:
-
Status:
Berlaku
Instansi:
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Navigasi Katalog Dokumen
Menghadapi Sengketa atau Masalah Kepatuhan Terkait Peraturan Ini?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pusat Bantuan Dokumen
FAQ Terkait Dokumen Ini
Anda dapat mengunduh file dokumen PDF resmi secara langsung dengan mengklik tombol "Unduh PDF Resmi" yang terletak di bagian informasi spesifikasi dokumen.
Ya. Seluruh dokumen perundang-undangan diindeks langsung dari sistem JDIH instansi resmi pemerintah dan diverifikasi oleh tim kurator hukum ApakahLegal.com.
Tim advokat dan konsultan hukum ApakahLegal.com siap menyusun Legal Opinion dan Legal Risk Audit terpisah sesuai konteks transaksi dan operasional perusahaan Anda.
Konsultasikan Kasus atau Kepatuhan Peraturan Hukum Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini. Berikan masukan Anda pertama kali!