Katalog Resmi Peraturan
PERATURAN KEMENTERIAN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PERATURAN KEMENTERIAN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PERATURAN KEMENTERIAN dengan Advokat ApakahLegal.com
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PERATURAN KEMENTERIAN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1998
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
| Kementerian Ketenagakerjaan
5,491 dilihat
16 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1965
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor NO. 9 TAHUN 1965 Tahun 1965 tentang PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4,988 dilihat
336 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
| Kementerian Ketenagakerjaan
3,535 dilihat
25 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1982
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
| Kementerian Ketenagakerjaan
2,991 dilihat
8 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1960
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2,683 dilihat
311 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1980
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
| Kementerian Ketenagakerjaan
2,519 dilihat
13 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2000
Berlaku
Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU)
| Kementerian Perindustrian
2,060 dilihat
4 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1962
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1,970 dilihat
208 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja
| Kementerian Ketenagakerjaan
1,932 dilihat
10 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1989
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
| Kementerian Ketenagakerjaan
1,737 dilihat
85 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1999
Berlaku
Uraian tugas pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan pusat data dan informasi kesejahteraan sosial (PUSDATIN KESOS)departemen sosial RI
| Kementerian Sosial
1,204 dilihat
1 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1966
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang TENTANG PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1,126 dilihat
73 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Tim Penyelamatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Perdagangan, Peternakan dan Perikanan akibat Penyalahgunaan Formalin pada Produk Pangan
| Kementerian Perindustrian
1,030 dilihat
1 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2001
Berlaku
Organisasi sdan Tata Kerja Balai Kalibrasi
| Kementerian Perindustrian
1,000 dilihat
9 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1998
Berlaku
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
| Kementerian Perindustrian
973 dilihat
6 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1961
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
972 dilihat
112 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2003
Berlaku
Peraturan Kepala BKPM 42/SK/2003 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
| Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
928 dilihat
17 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1961
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
927 dilihat
66 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1991
Berlaku
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
917 dilihat
83 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1998
Berlaku
Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)
| Kementerian Perindustrian
907 dilihat
7 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Penetapan Gedung, Gereja, Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar, dan Stasiun Kereta Api yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan
| Kementerian Pariwisata
885 dilihat
2 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1998
Berlaku
Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957
| Kementerian Perindustrian
872 dilihat
6 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1961
Berlaku
Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
835 dilihat
92 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1996
Berlaku
Keputusan direktur jendral bina bantuan sosial nomor : 08/KDJ/BBS/1996 tentang petunuk pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah promosi penjualan barang/jasa ( sales promotion )
| Kementerian Sosial
829 dilihat
1 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2005 tentang Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
| Kementerian Keuangan
806 dilihat
3 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1997
Berlaku
Barang yang diatur Tata Niaga Impornya
| Kementerian Perindustrian
771 dilihat
4 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1998
Berlaku
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 407/MPP/Kep/11/1997 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Tepung Terigu Di Dalam Negeri
| Kementerian Perindustrian
770 dilihat
5 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
| Kementerian Keuangan
758 dilihat
3 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 2005
Berlaku
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
750 dilihat
10 diunduh
PERATURAN KEMENTERIAN
Tahun 1995
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor PER-04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
| Kementerian Ketenagakerjaan
743 dilihat
23 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PERATURAN KEMENTERIAN?
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PERATURAN KEMENTERIAN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
