PERATURAN PRESIDEN
Status: Berlaku
Dokumen Resmi Terverifikasi
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)
Instansi: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Tahun: 2010
712 kali dilihat
5 kali diunduh
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasi Penerapan Hukum & Legal Advisory Terkait PERATURAN PRESIDEN
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Spesifikasi & Informasi Dokumen
- Jenis Peraturan: PERATURAN PRESIDEN
- Instansi Penerbit: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
- Tahun Terbit: 2010
- Diindeks Pada: -
- Terakhir Diperbarui: -
- Status Keberlakuan: Berlaku
Pratinjau Teks Dokumen (PDF)
Tampilan Resmi
Dokumen Terkait Berkaitan
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
PERATURAN PRESIDEN · Tahun 2014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIDAR
PERATURAN PRESIDEN · Tahun 2014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI
PERATURAN PRESIDEN · Tahun 2014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
PERATURAN PRESIDEN · Tahun 2014PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PERATURAN PRESIDEN · Tahun 2014Polling Opini Publik
Tidak ada polling aktif untuk dokumen ini.
Tanggapan & Diskusi Publik
0 KomentarDokumen Terverifikasi
Dokumen telah diperiksa keasliannya oleh tim hukum ApakahLegal.com.
Tanggal Indeks:
-
Status:
Berlaku
Instansi:
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Navigasi Katalog Dokumen
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Menghadapi Sengketa atau Masalah Kepatuhan Terkait Peraturan Ini?
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Pusat Bantuan Dokumen
FAQ Terkait Dokumen Ini
Anda dapat mengunduh file dokumen PDF resmi secara langsung dengan mengklik tombol "Unduh PDF Resmi" yang terletak di bagian informasi spesifikasi dokumen.
Ya. Seluruh dokumen perundang-undangan diindeks langsung dari sistem JDIH instansi resmi pemerintah dan diverifikasi oleh tim kurator hukum ApakahLegal.com.
Tim advokat dan konsultan hukum ApakahLegal.com siap menyusun Legal Opinion dan Legal Risk Audit terpisah sesuai konteks transaksi dan operasional perusahaan Anda.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasikan Kasus atau Kepatuhan Peraturan Hukum Anda Sekarang
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini. Berikan masukan Anda pertama kali!