Katalog Resmi Peraturan
PERATURAN PRESIDEN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PERATURAN PRESIDEN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PERATURAN PRESIDEN dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PERATURAN PRESIDEN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2005
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
916 dilihat
6 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
841 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
840 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DEPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAH RAGA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
816 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2010
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
814 dilihat
9 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2014
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
813 dilihat
28 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 1961
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1961 TENTANG GARIS KEBIJAKSANAAN TERHADAP PEMBERONTAK DAN GEROMBOLAN YANG MENYERAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
780 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2013
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
752 dilihat
4 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2014
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
742 dilihat
2 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
728 dilihat
6 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2010
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
712 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
702 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
693 dilihat
6 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORLUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
690 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2012
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
688 dilihat
3 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
661 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2008
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa- Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
630 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2008
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
607 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2008
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
595 dilihat
7 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
582 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2012
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
570 dilihat
3 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2005
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
566 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2005
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
559 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2010
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
546 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2005
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
546 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
544 dilihat
20 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2014
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
534 dilihat
19 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2007
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
521 dilihat
6 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 2011
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
519 dilihat
5 diunduh
PERATURAN PRESIDEN
Tahun 1964
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1964 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 1963 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 29) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGERA IRIAN BHAKTI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
505 dilihat
5 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PERATURAN PRESIDEN?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PERATURAN PRESIDEN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
