Katalog Resmi Peraturan
PENETAPAN PRESIDEN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen PENETAPAN PRESIDEN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review PENETAPAN PRESIDEN dengan Advokat ApakahLegal.com
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen PENETAPAN PRESIDEN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1964
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG TATA-CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER.
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,896 dilihat
409 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1,154 dilihat
4 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1963
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG PELABUHAN BEBAS DAN WILAYAH PERDAGANGAN BEBAS
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
665 dilihat
5 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG MENYESUAIKAN UNDANG-UNDANG NO. 80 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
615 dilihat
22 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1966
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP. TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 65) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERPU NO. 17 TAHUN 1962 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 91)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
610 dilihat
4 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1963
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1963 TENTANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
517 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1965 TENTANG PENGINTEGRASIAN BANK NEGARA INDONESIA KE DALAM BANK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
456 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
390 dilihat
22 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DEVISA 1964
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
367 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
360 dilihat
18 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1961
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
351 dilihat
25 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1962
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN INDONESIA, MENGHAMBAT PENYELESAIAN REVOLUSI ATAU BERTENTANGAN DENGAN CITA-CITA SOSIALISME INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
346 dilihat
8 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1965 TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH BARU YANG BERLAKU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH BAGI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENARIKAN UANG RUPIAH LAMA DARI PEREDARAN
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
339 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1965 TENTANG PENGINTEGRASIAN BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN KE DALAM BANK INDONESIA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
331 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1965 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPORT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
311 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG KETENTUAN TAMBAHAN PERIHAL PENDIRIAN BANK TUNGGAL MILIK NEGARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
309 dilihat
4 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1966
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
304 dilihat
4 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1963
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
304 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN R.I. NO. 12 TAHUN 1963 (DISEMPURNAKAN)
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
303 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1964
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
299 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1963
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
289 dilihat
9 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1963
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG SATUAN UANG RUPIAH YANG KHUSUS BERLAKU UNTUK DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
289 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG TINDAK PIDANA DEVISA TERTENTU
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
287 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1965 TENTANG TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN SWASTA SEBAGAI BANK TUNGGAL SWASTA UNTUK PEMBANGUNAN.
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
285 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
280 dilihat
22 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1965 TENTANG PEMUNGUTAN IURAN IMPOR DAN RETRIBUSI TRANSFER
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
274 dilihat
2 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1960
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
270 dilihat
27 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1959
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
249 dilihat
31 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1965
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1965 TENTANG POKOK-POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
248 dilihat
3 diunduh
PENETAPAN PRESIDEN
Tahun 1960
Berlaku
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
246 dilihat
25 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait PENETAPAN PRESIDEN?
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan PENETAPAN PRESIDEN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Loading...
Online Sekarang
Respon Cepat < 5 Menit
Terpercaya & Berpengalaman
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Online
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
