Katalog Resmi Peraturan

KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Indonesia

Akses kompendium lengkap dokumen KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.

Filter Aktif: Jenis: KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Reset All

Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN dengan Advokat ApakahLegal.com

Loading... Online Sekarang Respon Cepat < 5 Menit Terpercaya & Berpengalaman

Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp

Konsultasi dengan Istiqomah di WhatsApp Online
Istiqomah

Business Legal Consultant

Fast Response

Respon dalam 5 menit

Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Filter Dokumen Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2015 Berlaku

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN a.n Heru Mulyo Widodo

| Badan Informasi Geospatial
1,209 dilihat 60 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2014 Berlaku

Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Mahasiswa

| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
1,077 dilihat 5 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2006 Berlaku

Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP- 913 /K/SU/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
1,052 dilihat 44 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2006 Berlaku

Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 1299 /K/SU/2006 tentang Rencana Strategis Tahun 2006-2010 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
997 dilihat 63 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1995 Berlaku

Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Lapan

| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
955 dilihat 96 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2014 Berlaku

PEJABAT PERBENDAHARAAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2015

| Badan Pusat Statistik
923 dilihat 13 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2005 Berlaku

Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
875 dilihat 36 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1983 Berlaku

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-213/K/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
861 dilihat 39 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2015 Berlaku

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

| Lembaga Administrasi Negara
840 dilihat 1 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2011 Berlaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK

| Badan Pusat Statistik
835 dilihat 34 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1996 Berlaku

Pedoman Tata Usaha Di Lingkungan Lapan

| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
833 dilihat 111 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2006 Berlaku

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
800 dilihat 57 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1999 Berlaku

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Penambangan dan Pengolahan Bahan Galian Radioaktif

| Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
792 dilihat 72 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1980 Berlaku

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Survai dan Perencanaan Umum LAPAN.

| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
762 dilihat 48 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2014 Berlaku

Panitia Lokal Tim Pelaksana Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014

| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
754 dilihat 8 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2015 Berlaku

Aparatur Sipil Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
722 dilihat 10 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2011 Berlaku

TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) DI LINGKUNGAN BADAN STATISTIK

| Badan Pusat Statistik
722 dilihat 30 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2001 Berlaku

Pengelolaan Kegiatan Kerjasama Riset Di Lingkungan Lapan

| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
676 dilihat 57 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2015 Berlaku

Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
665 dilihat 10 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2012 Berlaku

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

| Badan Informasi Geospatial
640 dilihat 40 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2014 Berlaku

UNIT PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DISEMINASI STATISTIK TERBAIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2014

| Badan Pusat Statistik
630 dilihat 61 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2015 Berlaku

Tim Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
624 dilihat 6 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 2014 Berlaku

TIM PELAKSANA KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2014

| Badan Pusat Statistik
587 dilihat 43 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1984 Berlaku

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-97/K/1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976

| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
584 dilihat 59 diunduh
KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Tahun 1999 Berlaku

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

| Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
582 dilihat 186 diunduh
Compliance & Audit Roadmap

4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum

Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.

1
Legal Audit & Identifikasi

Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.

2
Analisis Risiko Kepatuhan

Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.

3
Legal Opinion & Advisory

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.

4
Mitigasi & Representasi

Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.

Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN?

Loading... Online Sekarang Respon Cepat < 5 Menit Terpercaya & Berpengalaman

Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp

Konsultasi dengan Istiqomah di WhatsApp Online
Istiqomah

Business Legal Consultant

Fast Response

Respon dalam 5 menit

Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman
Pertanyaan Umum

FAQ Regulasi & Kepatuhan KEPUTUSAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.

Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.

Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.

Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.

Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.

Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang

Loading... Online Sekarang Respon Cepat < 5 Menit Terpercaya & Berpengalaman

Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp

Konsultasi dengan Istiqomah di WhatsApp Online
Istiqomah

Business Legal Consultant

Fast Response

Respon dalam 5 menit

Konsultasi Gratis 30 Menit
500+ Klien Puas
Tim Berpengalaman