Katalog Resmi Peraturan
KEPUTUSAN KEMENTERIAN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen KEPUTUSAN KEMENTERIAN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review KEPUTUSAN KEMENTERIAN dengan Advokat ApakahLegal.com
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Filter Dokumen
Refine Search
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Ditemukan 30 dokumen resmi.
Urutkan:
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1990
Berlaku
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1,306 dilihat
16 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1990
Berlaku
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1,132 dilihat
31 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2007
Berlaku
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1,125 dilihat
61 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2009
Berlaku
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.92/MEN/2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
| Kementerian Kelautan dan Perikanan
1,058 dilihat
14 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2001
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/M/2000 Tahun 2000 tentang KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1,046 dilihat
14 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2008
Berlaku
Keputusan Menteri ESDM No. 2963 K/30/MEM/2008 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga-Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1,003 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1997
Berlaku
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300 K/38/MPE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
991 dilihat
28 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1989
Berlaku
Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro
| Kementerian Pariwisata
939 dilihat
1 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1991
Berlaku
Maskot Tahun Kunjungan Indonesia 1991
| Kementerian Pariwisata
939 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2001
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 373/KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Sewa Rumah Negara
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
927 dilihat
12 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2012
Berlaku
Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus Dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2012
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
902 dilihat
3 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2000
Berlaku
Keputusan Menaker Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
| Kementerian Ketenagakerjaan
872 dilihat
14 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2000
Berlaku
Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI)
| Kementerian Pariwisata
860 dilihat
3 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2011
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPTS/M/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
849 dilihat
7 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1992
Berlaku
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
847 dilihat
67 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2002
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 534/KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
840 dilihat
22 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1994
Berlaku
Pembentukan Panitia Sidang Umum International Congress and Convention Association (ICCA) ke - 33 Tahun 1994 (Indonesian Host Committe)
| Kementerian Pariwisata
832 dilihat
2 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2002
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 403/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
823 dilihat
40 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2009
Berlaku
Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku
| Kementerian Kelautan dan Perikanan
813 dilihat
10 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2002
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 409/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Air Minum
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
780 dilihat
13 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2011
Berlaku
Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Semarang
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
757 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1962
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 975/KPTS/M/2016 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pemungkutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
749 dilihat
12 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2012
Berlaku
Pemberian Kewenangan Kepada Rektor Institut Teknologi Bandung Dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Untuk Membuka Dan Menutup Program Studi
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
724 dilihat
4 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2012
Berlaku
Penghapusan Bangunan Gedung Dan Rumah Negara Golongan II Dari Daftar Barang Milik Negara Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
712 dilihat
4 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2012
Berlaku
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 400.1/KPTS/M/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399.1/KPTS/M/2011 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
692 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2002
Berlaku
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1273 K/30/MEM/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
681 dilihat
9 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1991
Berlaku
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
| Kementerian Pariwisata
674 dilihat
3 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2012
Berlaku
Penghapusan Peralatan Kantor Dari Daftar Barang Milik Negara Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
666 dilihat
6 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 2010
Berlaku
Anggota Takmir Masjid Baitut Tholibin Kementerian Pendidikan Nasional Periode 2010-2013
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
649 dilihat
5 diunduh
KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Tahun 1994
Berlaku
Susunan Hirarki Gereja Katolik Di Indonesia
| Kementerian Agama
637 dilihat
154 diunduh
Compliance & Audit Roadmap
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
1
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
2
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
3
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
4
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait KEPUTUSAN KEMENTERIAN?
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
Pertanyaan Umum
FAQ Regulasi & Kepatuhan KEPUTUSAN KEMENTERIAN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Ya. Seluruh dokumen peraturan disajikan berdasarkan publikasi resmi JDIH instansi pemerintah terkait dan dikelompokkan untuk memudahkan kebutuhan riset serta audit kepatuhan hukum perusahaan.
Setiap kartu detail dokumen mencantumkan label status (misalnya Berlaku atau Dicabut) beserta catatan perubahan perundang-undangan jika terjadi pembaruan oleh instansi terkait.
Legal Opinion diperlukan saat perusahaan berencana melakukan transaksi bisnis besar, merger & akuisisi, restrukturisasi, atau ketika menghadapi potensi sanksi administratif dan sengketa regulasi.
Anda dapat mengklik tombol konsultasi WhatsApp yang tersedia di halaman ini untuk terhubung langsung dengan tim legal consultant dan konsultan hukum ApakahLegal.com.
Legal Advisory Active
Kerahasiaan Terjamin
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Konsultasikan kebutuhan perizinan, kontrak komersial, maupun mitigasi risiko hukum bisnis Anda bersama tim Legal Consultant kami.
Legal Opinion Terarah
Mitigasi Risiko Bisnis
Istiqomah, S.E., M.H.
Business Legal Consultant
