INSTRUKSI PRESIDEN Indonesia
Akses kompendium lengkap dokumen INSTRUKSI PRESIDEN di Indonesia. Dilengkapi informasi status keberlakuan, metadata instansi, dan kemudahan pencarian untuk riset serta kepatuhan hukum perusahaan.
Konsultasi Kepatuhan & Implementation Review INSTRUKSI PRESIDEN dengan Advokat ApakahLegal.com
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit
Jenis Peraturan
Tahun Terbit
Instansi Penerbit
Daftar Dokumen INSTRUKSI PRESIDEN
Ditemukan 30 dokumen resmi.INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1968 TENTANG TATA CARA PEMBACAAN PANCASILA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN DALAM RANGKA PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG TELEKOMUNIKASI
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUPLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1965 TENTANG PEMUGARAN JALAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN TRADE EXPO DONESIA/PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA UNTUK MEMBERANTAS UANG PALSU
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1978
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1973 TENTANG PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/ Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PROSEDUR PENYALURAN KREDIT ANGGARAN ATAS BEBAN ANGGARAN KHUSUS
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PERBAIKAN KERUSAKAN PRASARANA SOSIAL DI DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1965 TENTANG PENGALIHAN KEKAYAAN LAUT
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Instruksi Untuk Meneliti Kebenaran Adanya Harta Kekayaan Mantan Presiden Suharto Di Luar Negeri
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1977
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1965 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL KE-6
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tantang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1998 TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1973 TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA MENTERI BIDANG TEKNIS DAN MENTERI KEUANGAN YANG MEWAKILI NEGARA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA PROPINSI DAERAH TINGKAT I, KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, DAN DESA
4 Langkah Pengelolaan Kepatuhan Peraturan Hukum
Prosedur sistematis ApakahLegal.com dalam mengawal penerimaan, penafsiran, dan mitigasi sengketa kepatuhan peraturan di perusahaan Anda.
Legal Audit & Identifikasi
Pemeriksaan hierarki dan norma hukum yang berlaku bagi operasional bisnis Anda.
Analisis Risiko Kepatuhan
Pemetaan potensi sanksi administratif atau gugatan sengketa terkait keterlambatan perizinan.
Legal Opinion & Advisory
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tertulis dari senior legal consultant untuk jajaran direksi.
Mitigasi & Representasi
Pendampingan perundingan instansi atau keberatan TUN jika terjadi kekeliruan penetapan.
Membutuhkan Opinion Hukum atau Compliance Review Terkait INSTRUKSI PRESIDEN?
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
FAQ Regulasi & Kepatuhan INSTRUKSI PRESIDEN
Informasi dasar mengenai hierarki perundang-undangan dan pendampingan hukum di Indonesia.
Konsultasikan Kebutuhan Kepatuhan Peraturan Hukum Perusahaan Anda Sekarang
Tim kami siap membantu Anda 24/7 melalui WhatsApp
Istiqomah
Business Legal Consultant
Fast ResponseRespon dalam 5 menit